Mobilisasi Massa Hingga Melek Media

KATUP keterbukaan sudah melekat di Desa Wiladeg yang memiliki wilayah 645 Ha dan berpenduduk 4600 jiwa. Keberadaan Rakom Wiladeg sangat membantu dalam proses keterbukaan di sana.

Dalam mobilisasi masyarakat, perangkat desa bertindak cukup taktis. Dengan mengajak pelopor-pelopor desa, mereka mengumpulkan warga membahas pendirian radio komunitas. Gayung pun bersambut, warga antusias menerima usulan itu. Dengan bermodalnya Rp 300 ribu ditambah swadaya warga maka berdirilah Rakom Wiladeg.

Penempatan studio, warga memilih berada di dalai desa. Di sana mereka berkumpul dan berkratifitas ibarat ’arena bermain’. Mereka tidak pakewuh, karena merasa memiliki. Dengan didirikan di balai desa maka otomatis listrik dan air ditanggung desa.

Awal berjalan, format acara dikemas mirip radio komersial. Tetapi, warga tidak suka. Kemudian digantilah dengan acara-acara budaya, seperti wayang, karawitan, acara rasulan, dan sedekah bumi yang semuanya ditayangkan live. ”Kami mungkin akan menjadikannya sebagai radio budaya,” ujar Sukoco.

Banyak cara yang dilakukan untuk penggalangan warga. Intinya, semua acara dikemas sebagai kebutuhan warga. Suatu kali pernah perangkat desa mengadakan Pekan Panutan. Mereka mengudang wajib PBB dalam satu hari membayar dengan iming-iming door prize ditambah hiburan musik campursari. Hasilnya menakjubkan, dalam sehari bisa memungut Rp 20 juta. Dengan membayar pajak Rp 2000, bisa mendapatkan hadiah senilai Rp 50 ribu, itu pun berbentuk radio. ”Itu salah satu trik kami menggerakkan warga agar proaktif dalam tata pemerintahan,” ungkap Sukoco.

Seperti diungkapkan oleh H. Mubari, kunci utama menggerakkan warga terletak pada kemauan perangkatnya untuk membuka diri. Terlebih lagi, warga Desa Wiladeg adalah orang yang terbuka. Jadi berjalanlah proses demokratisasi di desa tersebut.

Ketika proses keterbukaan telah berjalan. Aparat desa tidak tinggal diam, mereka berupaya bagaimana mencerdaskan warga melalui media radio. Berangkat dari prinsip dari rakyat untuk rakyat. Dikemaslah Rakom Wiladeg menjadi sarana semua pihak menyalurkan aspirasi.

Acara dikemas yang terlahir dari rembugan dengan warga. Acara-acara budaya secara langsung, dialog interaktif, dan info-info harga sembako menjadi daya tarik tersendiri. Hal itu juga yang menarik minat pendengar radio komersial beralih ke radio yang terletak sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Jogyakarta.

Walhasil, setelah melalui proses panjang—dengan tidak menutup mata oleh tembok tebal regulasi—Rakom Wiladeg menunjukkan hasil positif, terutama dari peningkatan jumlah pendengar, ketrampilan dalam mengelola radio dan siaran, serta tingkat kekritisan dalam memandang permasalahan.

Bahkan lebih jauh, pengelola radio mengasumsikan bahwa sedikit banyak warga akan lebih sering mendengar radio daripada televisi. Banyaknya pendengar terlihat ketika suatu waktu Rakom Wiladeg berhenti siaran sebulan lantaran terkena kendala teknis. Yang mengejutkan, hampir tiap hari para pendengar datang ke balai desa. Tidak hanya dari warga setempat, tapi juga dari desa-desa lain di sekitar Wiladeg.

Menariknya, pemberdayaan warga sekaligus pemopbilasasiannya. Perangkat Desa Wiladeg tidak terlalu erat bergandengan dengan LSM. Mereka beralasan bahwa bagaimana pun LSM memiliki kepentingan tertentu di samping pengembangan masyarakat. ”Kalau kita terikat pada mereka, kita jadi tidak bisa ke yang lain. Dan kita akan jadi terjebak sendiri,” kata H. Mubari yang juga anggota DPK Wiladeg.

Sementara kaitannya dengan pemerintahan setempat. Seperti harapan gubernur dalam statementnya. Di pemerintahan terbawah jarang dilayani informasi dan komunikasi yang memadai. Oleh karena itu Rakom bisa dijadikan sarana komunikasi dan interaksi para warganya.

Di JRKY cukup banyak radio komunitas yang dekat dengan pemerintahan terbawah yaitu tingkat desa. Contohnya di Radio Menara Siar Pesedaan di desa Terong, delimo – Bantul. Penggiatnya juga kepala desa setempat. Dalam arti lain, Rakom bisa menjadi sarana pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan desa. Contoh lain, Radio Komunitas Murakabi di Wates daerah Sermong. Stationnya berada di Balai Desa Argowilis. Harapannya juga bisa menjembatani informasi pemerintah setempat dengan warganya.

”Boleh saja sepanjang radio itu bisa menjaga independensinya. Karena sebagai media, Rakom tidak bisa dipakai sebagai alat politis pemerintah desa setempat,” tandas Ketua JRKI, Surowo.

Apa yang dilakukan oleh Desa Wiladeg yakni memasukkan sumber pendanaan pada APBDes. JRKY tidak memuat ketentuan tentang APBDes. Tetapi, jika pemerintah setempat menyadari betapa pentingnya komunikasi di wilayahnya, lalu didukung oleh anggaran lewat ABPDes, itu sah-sah saja. Namun demikian, tetap waspada sebab Rakom terikat pada kententuan media, ada P3SPS. Jadi tetaplah menjaga independensi.

Untuk tetap berada pada jalur independensinya. JRKY melakukan pertemuan-pertemuan. Dalam forum itu diungkapkan perkembangan Rakom. Dan di situ juga akan dibahas berbagai kendala dan solusi yang harus ditempuh. ”Jadi JRKY berusaha maksimal membantu menemukan bagaimana idealnya sebuah Rakom,” lanjut Surowo.

Dalam hal pengalian dana demi kehidupan Rakom. JRKY memiliki batasan agar Rakom tidak mengambil iklan komersial yang notabene hak radio komersial. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat tayangan iklan ILM.

Surowo memandang, ada tiga aspek penting dalam radio komunitas yaitu: akses, partisipasi dan self managemen. Maksudnya, Rakom harus bisa diakses oleh siapa pun. Harus mengacu pada aspek partisipasi anggota komunitasnya. Kemudian dikelola dengan cara, karakter, dan metode-metode manajemen milik komunitas itu sendiri. Bila perlu bikin regulasi untuk anggota komunitasnya. (Artikel sejenis klik di sini)