Tantangan Birokrasi, Melayani Bukan Dilayani

Korpri yang merupakan organisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hari ini berusia 35 tahun. Di Indonesia ada sekitar 6 juta anggota Korpri dan jumlah itu akan bertambah menyusul instruksi MenPan bahwa lowongan PNS dibuka hingga tahun 2009. Dari sudut pandang mana pun PNS selalu menarik untuk dikritik, dipuji, dan dikambing-hitamkan.

Perjalanan birokrasi Indonesia menghadirkan dua penilaian yang hampir sama kuat. Birokrasi Indonesia diakui berfungsi dan berperan besar dalam menopang perjalanan pembangunan sejak Indonesia merdeka dan lebih-lebih pembangunan sejak Orde Baru. Di samping penghargaan, kritik tajam pada perilaku birokrasi selalu muncul terutama masalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Tugas pemerintahan tidak hanya menyelesaikan program dan anggaran tahunan, tapi juga harus memikirkan masukan optimal dari hasil usahanya. Banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Sementara citra birokrasi tak pernah lepas dari kritik dan harapan masyarakat.

Menarik disimak bahwa di Indonesia kecenderungan menjadi birokrat (baca: PNS) masih sangat tinggi. Jumlah anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang saat ini mencapai sekitar enam juta orang masih menarik perhatian para partai politik menjelang Pemilihan Umum 2004 mendatang. Sejumlah parpol, termasuk parpol besar, sudah mendatangi Korpri untuk diajak bergabung (Kompas, 8/3/04).

Sebuah penelitian yang dilakukan di Surabaya tahun 2004, mencatat sekitar 67 persen anak muda berminat menjadi pegawai negeri dan beberapa orang diantaranya aktivis yang ikut dalam gelombang reformasi tahun 1998. Ketika disinggung soal motivasi, jawabannya bisa beragam tapi mayoritas mengatakan: dapat pensiun, kerja santai gaji pasti, dan ingin merubah paradigma serta citra PNS.

Memang tidak ada catatan sejarah mengapa orang Indonesia begitu berminat mendaftar menjadi PNS. Tetapi, bisa jadi itu semua akibat turunan pada jaman kolonial. Termasuk mental PNS yang cenderung bergaya priyayi, sedangkan dari segi inovasi dan kreatifitasnya dibekukan. Mereka ’dipaksa’ hanya sekedar menyalin surat menyurat, tidak ada pendidikan yang meminta mereka lebih kreatif. Celakanya, ’penyakit’ itu menular hingga turun-temurun. Bahkan para orang tua jaman dulu—mungkin juga di jaman sekarang—berharap betul anaknya menjadi PNS atau minimal putrinya dilamar oleh PNS. Berikutnya adalah mental priyayi yang hingga kini masih belum juga sembuh di antara jutaan PNS di Indonesia. Coba saja tengok ketika anda mengurus KTP atau dokumen lain, meski petugas berlagak melayani pasti ada embel-embel lain entah itu berbentuk materi, senyum yang tidak manis, atau ngomel lantaran kita salah mengikuti jalur birokrasi atau kurang memfoto copy salah satu dokumen.

Penulis berani jamin, dari dulu hingga kini tidak ada 5 persen PNS yang berani mengeksplorasi ide dan sikap untuk melayani masyarakat benar-benar melayani. Padahal, ketika memakai seragam Korpri selalu saja berikrar menjadi abdi negara. Abdi negara lho, abdi yang benar-benar mengabdi tanpa pamrih dan tetap tersenyum ramah.

***

Iklim organisasi modern memacu manajemen pemerintahan mendorong inisiatif dan kreatifitas aparaturnya. Pemerintahan masa depan dituntut memiliki sistem manajemen yang responsif sesuai dengan tugas baru. Konsekuensi dari responsibilitas yang kurang memadai adalah ketertinggalan lembaga pemerintahan dari percepatan di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan dan investasi yang justru merupakan inti dari tugas pemerintahan baru.
Karena itu pemerintah harus meninggalkan pola lama dalam bekerja. Perlu pengembangan dalam tiga bidang yaitu struktur kepemerintahan, manajemen pemerintahan, dan pengembangan personel atau aparatur. Pengembangan aparatur pemerintahan membutuhkan pendekatan yang terpadu dan butuh waktu lama, karena kompleksnya faktor yang melatarbelakanginya, baik dari segi nilai kualifikasi, maupun lingkungannya.

Saat ini entrepreneurship sudah menjadi kebutuhan bagi personel pemerintahan, karena hampir semua jenis organisasi besar berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output organisasi agar efektif dan produktif. Personel pemerintahan dituntut dapat mengelola sumber-sumber yang ada, berani mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan usahanya menggunakan atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

Para Wiraswastawan merupakan unsur aktif dalam perkembangan ekonomi menuju peningkatan produk nasional. Bahkan secara ekstrim orang kerapkali mengatakan bahwa wiraswastawanlah yang menentukan jatuh bangunnya perekonomian nasional. Jiwa enterpreneurship diasosiasikan juga dengan kepribadian enterpreneurship. Beberapa waktu lalu jiwa enterpreneurship ini lebih banyak dibutuhkan oleh kalangan industriawan dan bisnisman atau bahkan untuk usaha mandiri perseorangan, dan tidak untuk organisasi dan pegawai publik seperti pegawai pemerintah. Namun dalam perkembangan sekarang ini sektor pemerintah seharusnya juga mengambil peran aktif dalam pengelolaan bidang-bidang bisnis baik secara langsung maupun kerjasama mereka dengan pengusaha. Pemerintah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan akan sangat disesalkan kalau tidak bisa dimanfaatkan secara efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pemerintah daerah disyaratkan untuk memikirkan input-input dalam rangka memperbesar pendapatan asli daerahnya (PAD) dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia yang ada. Pemerintahan di era yang akan datang dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan seorang pelayan publik yang memiliki jiwa enterpreneur, bukan hanya menghabiskan anggaran-anggaran fiskal yang ada dan bukan menyelesaikan masalah dengan cara menaikkan pajak yang justru memberatkan masyarakat.