Pilgub Jatim: Pilih Aku!

KALAU tak ada aral melintang, pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur akan berlangsung tahun 2008 mendatang dengan masa jabatan 2008-2013. Sejauh ini sudah muncul tiga calon yang bakal maju ke pentas itu. Tetapi, belum ada yang bisa memastikan apakah ketiganya bersedia lahir bathin menjadi orang nomer satu di Jawa Timur. Karena hingga kini para calon belum ada yang menyatakan secara terbuka kesediaan memimpin Jatim. Meski secara diam-diam sudah melakukan berbagai manuver. Tetapi, itulah dia masalahnya. Hitungan politik tidak sama dengan hitungan matematika dengan jawaban pasti. Segalanya bisa berubah sesuai keinginan.

Pernyataan kesediaan dan kesanggupan memimpin Jatim menjadi hal penting. Pilgub adalah bagian dari proses pendidikan politik bagi masyarakat. Ketika para kandidat bersedia dan sanggup mencalonkan diri. Pada saat itulah ia telah menandatangani kontrak politik terhadap rakyat. Di dalamnya berisi kesediaan untuk menjalankan amanah masyarakat Jatim. Rakyat yang kaya maupun miskin, yang leha-leha duduk di kursi birokrasi maupun yang sedang kelaparan didera kekeringan, yang menderita menjadi korban lumpur Lapindo hingga dihantui kecemasan oleh berbagai macam penyakit. Kesanggupan lain adalah tidak korup dan berani turun tahta ketika melakukan tindakan korupsi.

Dengan arti lain, kepastian dari masing-masing calon gubernur merupakan ikhwal pendidikan politik terhadap masyarakat. Melihat waktu yang cukup panjang, proses pilgub menjadi moment berarti bagi masing-masing calon menunjukkan kemampuan dan dedikasinya terhadap masyarakat yang akan dipimpinnya kelak.

Gandenglah media massa karena ia ruang vital bagi proses tersebut. Di situlah para calon mengatakan ”mengapa dirinya layak dipilih” dan ”mengapa masyarakat Jatim harus memilihnya”. Melalui media massa juga mata calon pemilih melihat dengan jelas, mana yang layak dan tidak.

Dari pengalaman pilkada sebelumnya. Masyarakat hanya memiliki kesempatan minim untuk menimbang kepala daerahnya. Yang terjadi kemudian adalah ketidakpuasan, munculnya konflik, dan berbagai jenis perseteruan yang tidak jelas serta merusak iklim demokratisasi yang sedang dibangun melalui pilkada. Minimnya informasi menjadi awal rusaknya iklim itu. Akhirnya semua turut bertanggung jawab sekaligus menjadi korban.

Secara sederhana, niat awal menyelenggarakan pilkada adalah untuk menghindari ketidakpuasan masyarakat atas calon yang dipilihnya. Tetapi, jika para calon tidak berani menyatakan sikap dan kesediaan, bagaimana masyarakat bisa menilai? Pilkada butuh kepastian, tak perlu malu kalau memang mau dan jangan jadikan pilkada sebagai permainan tebak-tebakan.

Ungkapan jujur yang mesti diakui. Para calon gubernur adalah orang-orang yang sudah dikenal. Tetapi, dari segi kemampuan dan (maaf) kejujuran serta kepedulian terhadap masyarakat masih merupakan tanda tanya besar. Mungkin, para calon dikenal di kalangannya sendiri, seperti partai politik, organisasi, maupun lembaga birokrasi. Tetapi, apakah masyarakat di pedukuhan atau yang menderita kelaparan dan terpaksa makan gaplek juga mengenalnya?

Pengalaman juga membuktikan, kampanye yang berlangsung singkat hanya mengeluarkan janji-janji kosong. Kalau seandainya boleh masa bodoh oleh peraturan pilkada, sebaiknya muncul saja di media massa, turun ke masyarakat bawah, ke pasar-pasar, bantu korban Lapindo, atau bahkan kongkow-kongkow bersama penghuni bantaran sungai. Bila perlu berkelilinglah ke pelosok desa di Jatim.

Rasakan bagaimana nasib masyarakat yang akan memilih Anda. Di situlah letak seluruh program akan dijalankan, di situlah pikiran dan tenaga dicurahkan, dan di situlah materi kampanye akan dipublikasikan. Itulah bahan komunikasi politik sebenarnya, di sanalah rakyat akan mengkaji kapabilitas pemimpinnya. Bukan dari rangkaian kalimat yang disusun rapi oleh segelintir orang dengan ’sedikit memaksa’ menjadi tim sukses.

Melalui rangkaian semacam itu juga para cagub akan berbicara dari sudut kepentingan masyarakat, bukan dari sisi kepentingan pribadi. Sepedas apa pun Cemooh dan gerutuan masyarakat akan menjadi penting sebagai bekal menjadi orang nomor satu di Jatim. Maka, pedulilah dengan kepopuleran Anda, ingat nasib Anda di tangan masyarakat.

Perang Kepentingan Lebih Terbuka
Kalau diibaratkan, pilkada layaknya orang yang memiliki kepribadian ganda. Pada satu sisi, pilkada hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit partai politik guna mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif daerah. Sementara di sisi lain, partai politik yang seharusnya sekadar instrumen mengajukan calon paling layak bagi masyarakat, terkesan lebih mementingkan “orang dalam” daripada calon di luar partai yang mungkin dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi pemimpin. Kalaupun ada partai yang mau menerima “orang luar” tentu syaratnya harus memiliki banyak uang. Dalam bahasa lain harus mempunyai “gizi”. Rasanya memang harus diakui bahwa politik di negeri ini adalah politik berbiaya tinggi.

Bisa dipahami, jika “orang dalam” yang terpilih, tentu akan memuluskan perjalanan untuk mengantongi suara yang lebih besar pada pertarungan politik tahun 2008 mendatang. Atau dalam skala yang lebih kecil, pilkada di tingkat kabupaten, jika calon bupati yang diusung oleh partai politik tertentu terpilih, maka akan memberikan kontribusi pada pemilihan gubernur nantinya. Dengan lain kata, pemilihan kepala daerah hanyalah salah satu cara untuk memuaskan “birahi politik” guna merebut posisi-posisi politik yang lebih strategis. Sementara itu, jika mengakomodasi calon kepala daerah yang bergizi, akan menguntungkan partai pengusung. Sebab partai tentu mengharapkan “upeti” dari calon kepala daerah yang akan didukung.

Bila itu terjadi, maka boleh jadi program kerja utama yang akan dilakukan oleh kepala daerah yang terpilih nantinya adalah bagaimana menempatkan “orang dekat” untuk menduduki “kursi basah” di kabinetnya nanti. Sebab kepala daerah sudah banyak “berhutang budi” kepada mereka (baca: tim sukses/partai penyokong). Nantinya kepala daerah harus “memutar otak” bagaimana mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan dari saku pribadi maupun relasi. Tugas utama sebagai pemimpin untuk melayani masyarakat menjadi agenda kerja yang terbengkalai. Jika demikian, pilkada yang menghabiskan banyak energi, hanya menguntungkan segelentir orang, tanpa memberikan makna yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

Agar terjadi pengawasan dan permainan yang fair, sebaiknya para cagub segera menyatakan diri: “Pilih Aku!”.